Pendekatan dengan Telegram dilakukan Berbeda

Pemerintah mengaku cara berkomunikasi dengan Telegram berbeda dibanding dengan perusahaan over the top (OTT) lain. Komunikasi pemerintah dengan Telegram terkait penanganan konten negatif bakal berbeda lantaran jenis layanan mereka yang berbeda. “Telegram ini kan berbeda, kalau yang lain sifatnya komersial, mereka ini setidaknya menyatakan sebagai organisasi non-profit, sehingga caranya berbeda,” ucap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Jakarta.

Pemerintah melalui Kemenkominfo memblokir layanan web Telegram karena menemukan konten terorisme. Mereka telah mengamati konten-konten tersebut selama setahun belakangan. Nihilnya tanggapan dari pihak Telegram jadi alasan Kemenkominfo akhirnya ‘menggembok’ layanan mereka. “Karena lama dari 2016, kita sadar ya sudahlah karena ini mendesak,” imbuh Rudiantara soal pemblokiran Telegram.

Pemerintah mengaku kesulitan menghubungi Telegram setahun ini. Berbeda dengan layanan internet OTT (over the top) lain seperti Facebook, Twitter, atau Google, pemerintah belum pernah menjalin komunikasi dengan Telegram sebelum pemblokiran dilakukan.

Menurut Rudiantara, berbeda dengan yang lain, Telegram tak menyediakan kontak yang jelas untuk dihubungi. Sebelumnya pemerintah telah berjaji bakal membuka blokir di 11 DNS situsweb Telegram apabila perusahaan asal Rusia itu bisa memenuhi ketentuan yang disyaratkan.

“Kalau menginginkan dibuka secepatnya, kami rapikan masalah koridor untuk penapisannya. Begitu SOP tersedia, langsung cepat dibuka,” kata Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan.

Saat ini Rudiantara menyebut kementeriannya sedang berkomunikasi dengan Telegram. Dalam komunikasi yang berlangsung, kedua belah pihak disebut sedang menyusun semacam tata cara dalam menangani konten negatif.

Sumber : CNN Indonesia