Menteri Keuangan Tegaskan Proyek LRT Bebas Korupsi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan agar proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) bebas dari praktik korupsi. Dengan demikian, proyek tersebut memiliki kesan positif sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur.

Penegasan itu dirasa penting, mengingat sejumlah proyek infrastruktur rawan korupsi dan cenderung tak sehat. “Jadi, kami berkomitmen, tata kelola dan anti korupsi akan dilakukan di semua lini,” ujarnya, kemarin.

Pemerintah, sambung Sri Mulyani, telah memastikan kemampuan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai investor dapat merealisasikan proyek LRT Jabodebek hingga beroperasi pada 2019 nanti

“Jadi, tidak menimbulkan prasangka mengenai keberlanjutan bisnis (sustainability) dari dua institusi yang penting ini,” imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hal yang sama. Ia bilang, proses yang transparan akan terus dikedepankan dalam proyek ini. Diharapkan, proses yang transparan akan dapat dicontoh oleh proyek-proyek serupa di daerah lainnya.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku, menyambut baik proyek yang menggabungkan pembiayaan komersial dengan anggaran negara, serta jaminan pemerintah dalam proyek tersebut, termasuk perusahaan-perusahaan BUMN yang terlibat.

“Biaya proyek ini jadi lebih efisien dan lebih sehat untuk perusahaaan, dalam hal ini KAI dan Adhi Karya,” katanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya berharap, ke depan, format pembiayaan baru yang tidak seluruhnya ditanggung pemerintah itu akan dapat diterapkan di wilayah lain, seperti Sulawesi Selatan, Surabaya, dan Bandung.

“Sekarang BUMN, bukan tidak mungkin ada kolaborasi antara BUMN dengan BUMD atau BUMN dengan swasta. Kami gembira dengan format baru yang digunakan ini,” jelasnya.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 yang menjadi landasan penyelesaian proyek LRT Jabodebek, KAI dan Adhi Karya menjadi mitra proyek senilai Rp29,9 triliun, terdiri dari sarana, prasarana, dan IDC (Interest During Construction).

Pemerintah mendukung proyek LRT Jabodebek melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor prasarana sebesar Rp1,4 triliun, serta PMN kepada KAI sebesar Rp7,6 triliun sebagai pemegang konsesi, operasi sarana dan prasarana proyek.

Adapun sebagai tambahan pembiayaan, akan ada pinjaman perbankan sebesar Rp18,1 triliun. Financial closing proyek LRT Jabodebek rencananya akan dilakukan pada 21-22 Desember 2017 mendatang dan disusul pencairan dana pada 5 Januari 2018