Ketidakcocokan Bisnis Ritel dibandingkan E-Commerce

Bandung – Model bisnis ritel dengan ukuran pusat perbelanjaan besar diyakini tidak cocok di era belanja daring (online) dengan maraknya e-commerce.

Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengatakan segala kemudahan belanja daring menggerus keberadaan toko-toko besar. Sebab, era belanja daring membuat konsumen lebih memilih untuk memesan barang belanjaan secara online. Dengan belanja daring, konsumen tidak perlu mengkhawatirkan kemacetan ketika menuju toko atau antrean panjang ke kasir.

“Toko dengan luas lima ribu dan enam ribu meter persegi itu tidak model lagi karena masuk mal saja macet. Dapatkan barang sekarang tanpa antre, delivery service di mana mana. Sehingga antre itu dianggap melelahkan,” kata Roy dalam acara IDC Indonesia FutureScape di Hotel Shangri-La, Jakarta Selatan, Kamis (31/1).

Oleh karena itu, Roy mengatakan belanja daring mengubah perilaku belanja konsumen. Konsumen di era belanja daring bisa membeli barang tanpa repot-repot harus mendatangi toko.

Roy kemudian menekankan bahwa penjualan di media sosial seperti Facebook dan Instagram menyakitkan bagi pengusaha ritel. Oleh karena itu ia menegaskan bahwa transaksi di media sosial harus dikenakan pajak.

“Saat ini belum ada yang bisa tarik pajak dan hitung berapa pajak yang bisa diambil,” ujar Roy.

Meskipun Kementerian Keuangan telah menerbitkan PM Keuangan Nomor 210 tahun 2018 yang mengatur penarikan pajak atas transaksi perdagangan di e-commerce, sejauh ini belum ada beleid yang mengatur transaksi jual beli di media sosial. Regulasi ini bisa menciptakan level playing field atau kesetaraan antara pengusaha online dan offline.

Sebelumnya toko ritel Central Neo Soho dan Hero menutup pengoperasian tokonya. Neo Soho mengaku menutup toko karena adanya perubahan perilaku belanja masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia saat ini sudah menggeser pola belanja dari sebelumnya dilakukan secara konvensional ke sistem daring (online). [wid]