Asosiasi dan Vendor Dukung Aturan IMEI Demi Kepastian Bisnis

Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) mengatakan aturan validasi IMEI bisa memberikan kepastian bisnis bagi distributor resmi. Aturan IMEI yang akan menekan peredaran ponsel dari pasar gelap (black market/ BM) tersebut akan menyehatkan industri dalam negeri

Ketua APSI, Hasan Aula menjelaskan selama ini peredaran ponsel BM juga merugikan pemerintah karena ponsel ilegal tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di sisi lain, porsi pasar yang seharusnya dimiliki distributor resmi malah tergerus ponsel ilegal.

“Dengan kontrol IMEI kontrol tersebut akan memberikan kepastian bisnis. BM akan semakin hilang dan industri bisa tumbuh lebih baik,” ujar Hasan usai acara Selular Congres 2019, Senin (15/7) malam.

Hal serupa diungkap salah satu vendor ponsel Vivo. Vivo sepakat ponsel ilegal harus diberantas. Senior Brand Director Vivo Indonesia, Edy Kusuma menjelaskan pihaknya terus melakukan edukasi agar masyarakat terus menggunakan ponsel legal. 

“Apapun itu selama itu merupakan mengikuti regulasi pemerintah, pasti kita ikut dan komitmen,” kata Edy usai acara peluncuran Vivo S1 di Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

Edy mengatakan edukasi agar masyarakat menggunakan ponsel legal juga dilakukan oleh Vivo. Edukasi ini salah satunya adalah dengan cara menghadirkan pusat servis resmi milik Vivo yang hanya melayani ponsel legal. 

Edy menyebut pihaknya berusaha mengedukasi konsumen agar tak pakai HP BM dengan tidak menerima produk ilegal di layanan pusat perbaikan (service center) mereka.

Lebih lanjut, Hasan juga mengatakan pembicaraan aturan validasi IMEI antara pemerintah dan asosiasi sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Pembicaraan telah dilakukan sejak ia mulai menjabat sebagai Ketua Umum APSI.

Demi menyehatkan industri dalam negeri dan memberikan kepastian bisnis, Hasan berharap agar aturan IMEI bisa segera diterapkan. Akan tetapi, Hasan juga mengatakan perlu sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan IMEI.

“Aturan IMEI bisa segera (diberlakukan) sehingga tentunya akan bisa berikan perlindungan investasi. Kedua, tentunya yang harus berikan penjelasan yang jelas sehingga masyarakat,” kata Hasan.

Ia tidak memungkiri bahwa masyarakat senang dengan ponsel ilegal karena harganya yang miring. Belum lagi apabila suatu jenis ponsel tertentu yang tak masuk ke Indonesia. 

“Kalau dilihat tentunya dari pihak kita selalu berikan edukasi ke konsumen. Tapi terus terang pada akhirnya konsumen tentu juga ada yang memang mau cari barang dengan harga murah. Yang sulit adalah ada tipe ponsel yang tak dijual di Indonesia dan dijual di pasar gelap,” kata Hasan. [dEe]