Hati-hati Menyekolahkan Sertifikat Tanah

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan kredit. Jika memang masyarakat ingin mengagunkan sertifikat tanahnya, maka harus dipastikan bahwa pembiayaan tersebut harus produktif.

“Sertifikat sudah dipegang rakyat saya tanya, mau dipakai apa? Teriaknya sama, ‘Disekolahkan, Pak’. Saya titip kalau mau ‘disekolahkan’ hati hati. Kalau pakai kredit jangan dipakai untuk hal bersifat kenikmatan seperti mobil, sepeda motor, hanya biar gagah,” kata Jokowi, Kamis malam (18/1).

Ia menuturkan, program sertifikasi tanah yang digencarkan beberapa tahun terakhir memang mendorong masyarakat agar bisa memiliki akses perbankan dan memanfaatkan skema-skema kredit yang ditawarkan jasa keuangan.

Sehingga, dengan meningkatnya jumlah sertifikasi tanah setiap tahunnya, ia optimistis tingkat penggunaan jasa keuangan di Indonesia, atau akrab disebut inklusi finansial, bisa membaik per tahunnya.

Untuk tahun ini, pemerintah akan melakukan sertifikasi bagi 7 juta bidang lahan, atau lebih banyak dibanding tahun sebelumnya sebesar 5 juta bidang lahan. Di tahun depan, angka ini akan meningkat lagi jadi 9 juta bidang lahan.

“Per akhir 2015 lalu, masih ada 80-an juta lahan yang belum tersertifikasi. Kalau setahun hanya terbitkan 500 ribu sertifikat, maka itu butuh 160 tahun. Saya tidak mau itu. Kami menggencarkan sertifikasi tanah dan perhutanan sosial yang memudahkan masyarakat mengakses perbankan,” jelas dia.

Di samping itu, akses kredit produktif ke masyarakat juga perlu menjadi prioritas. Sebab, ia menganggap industri jasa keuangan masih asik mengumpulkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tapi sangat susah memberi pembiayaan, utamanya ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPK tercatat di posisi Rp5.289 triliun atau naik 9,35 persen secara tahunan (year-on-year). Sayangnya, pertumbuhan kredit di periode yang sama hanya ada di angka 8,35 persen dengan nilai kredit tersalurkan Rp4.782 triliun.

“Perbankan asyik kumpulkan DPK, tapi kasih kreditnya susah. UMKM, usaha mikro memang harus keluar tenaga lebih. Dari usaha mikro, ke usaha kecil, ke usaha menangah memang perlu lebih banyak tenaga dan pikiran, tapi itu yang mesti kita lakukan,” kata Jokowi.

Sebelumnya, OJK menyatakan tingkat inklusi finansial di Indonesia sudah mencapai 63 persen dari populasi hingga akhir 2017 kemarin. Dengan demikian, inklusi keuangan di Indonesia sudah mencapai 84 persen dari target 75 persen populasi Indonesia di tahun 2019 mendatang. (gir)