Investasi TIK Signifikan Perlu Demi Percepat Transformasi e-Government

Menurut laporan Kearney “Transforming Indonesia’s e-government landscape”,
layanan digital pemerintah yang efisien, transparan, dan mudah diakses dapat membantu Indonesia meningkatkan kualitas layanan publiknya dan mencapai cita-citanya menjadi negara dengan tingkat ekonomi global. 

Namun, pembelanjaan pemerintah Indonesia untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) hanya sebesar Rp21 triliun pada tahun 2020, dan diperkirakan hanya Rp46 triliun pada tahun 2030 atau setara dengan 0,13 persen dari PDB.

“Untuk mencapai visinya menjadi negara dengan ekonomi terkuat kelima hingga ketujuh di dunia pada tahun 2045, pemerintah membutuhkan investasi TIK yang signifikan untuk mempercepat platform One Data Indonesia dan transformasi digital pada lebih banyak layanan publik,” kata Tomoo Sato, Partner di Kearney.

“Jumlah investasi Indonesia di bidang TIK jauh lebih rendah dari rata-rata investasi 0,5 persen dari PDB di negara-negara benchmark yang telah berhasil mentransformasi sektor pemerintahannya.”

Mengingat anggaran pemerintah yang terbatas, Indonesia dapat menggunakan opsi pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur cloud pemerintah yang terpusat, menciptakan ekosistem digital yang kuat, dan membantu pemerintah memungkinkan berbagi data antar kementerian.

“Pendekatan inovatif seperti bermitra dengan perusahaan swasta akan menjadi salah satu cara untuk mendukung pengembangan infrastruktur TI. Indonesia juga dapat menginisiasi kerja sama dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan nasional,” tambah Alvin Suardana, konsultan di Kearney.

Misalnya, Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, salah satu provinsi termiskin China di barat daya, memperoleh bantuan dari Bank Dunia pada tahun 2018 untuk membiayai platform bertenaga big data untuk memantau dan mengevaluasi kesejahteraan warga.

Pemerintah Guangdong bermitra dengan perusahaan teknologi dan perusahaan telekomunikasi seperti Tencent, China Mobile, dan China Unicom untuk memberikan 800 layanan e-government melalui aplikasi mini.

Menyiapkan komite khusus e-government sangat penting untuk mengamankan pendanaan TIK yang signifikan, memfasilitasi kolaborasi lintas kementerian, dan memastikan layanan e-government dapat ditegakkan.

Korea menciptakan Biro Pemerintah Digital di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan untuk mengelola berbagi data publik sambil memastikan desain dan pengiriman layanan digital.

Pembentukan unit e-government dengan perwakilan lintas kementerian juga penting untuk mengelola urusan e-government.

Misalnya, Singapura menciptakan dua lembaga khusus untuk mengelola pemerintahan digital: Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO) untuk perencanaan dan koordinasi, dan GovTech untuk implementasi e-government.

 “Di Indonesia, komite pemerintah yang berdedikasi harus didukung oleh pejabat tinggi di bawah presiden dan bertindak sebagai pejabat eksekutif untuk memastikan bahwa semua kementerian dapat melakukan bagian mereka dalam mengelola layanan pemerintah digital.”

“Selanjutnya, komite khusus harus diikuti oleh kebijakan yang relevan, seperti keamanan siber, perlindungan data, dan tanda tangan digital,” jelas Shirley Santoso, Presiden Direktur dan Partner di Kearney.