Kaspersky Beri Tanggapan Soal Fenomena Pelanggaran Data di Indonesia

Jagat internet Indonesia baru-baru ini dihebohkan oleh pemberitaan menyoal kebocoran data yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Dugaan ini telah mendapatkan tanggapan dari BPJS Kesehatan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Namun, insiden kebocoran data yang diduga berasal dari BJPS Kesehatan ini bukanlah kali pertama terjadi di Indonesia. Pembobolan dan kebocoran data kian marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dialami oleh berbagai lembaga dari lembaga pendidikan, ecommerce hingga sektor pemerintahan.

Hal ini turut mendapatkan tanggapan dari perusahaan keamanan siber, Kaspersky, yang menyebut bahwa data yang mengalami kebocoran dapat memungkinkan peretas menyamar sebagai korban atau menyebarkan penipuan rekayasa guna mengelabui korban sehingga mengungkapkan informasi login sensitif.

“Itulah sebabnya, tidak mengherankan bahwa pengguna akan khawatir ketika mereka dihadapkan pada kasus potensial pelanggaran data. Dan saat dihadapkan pada contoh pelanggaran data, korban tidak selalu dibuat tidak berdaya” ujar General Manager Southeast Asia Kaspersky Yeo Siang Tiong.

Yeo melanjutkan bahwa korban dapat mengambil langkah untuk mencegah situasi memburuk, meski hal terpenting yang perlu dilakukan korban adalah mengambil tindakan secara cepat. Sebab, lanjut Yeo, pelanggaran keamanan pada satu akun berpotensi menempatkan akun lain dalam risiko, terutama jika kata sandi dibagikan atau transaksi reguler dilakukan antar akun.

Yeo menekankan bahwa pelanggaran data harus menjadi perhatian utama, terutama bagi perusahaan atau institusi berskala besar pengelola data dalam jumlah besar. Cara menyimpan dan menggunakan data pelanggan berperan penting dalam membentuk dan mempertahankan reputasi dan operasi.

Kaspersky menilai bahwa Undang-Undang dan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi yang telah dimulai pemerintah Indonesia adalah langkah tepat waktu menuju penanganan dan keamanan data yang lebih baik di Tanah Air, terutama di tengah peningkatan popularitas ekonomi digital dan Industri 4.0.

Namun, lanjut Kaspersky, regulasi hanyalah salah satu bagian dari lingkungan keamanan siber holistik. Menjaga keamanan dunia online adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, konsumen, dan pengguna online, serta perusahaan swasta dan publik dalam segala bentuk dan ukuran.

Untuk menghindari dan mengatasi kebocoran data, Kaspersky menyarankan organisasi untuk menggunakan pelatihan dan aktivitas edukasi karyawan tentang dasar keamanan siber, mengingatkan staf secara teratur tentang cara menangani data sensitif, dan menerapkan penggunaan perangkat lunak yang sah, diunduh dari sumber resmi.

Selain itu, organisasi perlu membuat cadangan data penting dan perbarui peralatan dan aplikasi TI secara teratur guna menghindari potensi kerentanan belum ditambal menjadi alasan pelanggaran, serta menggunakan produk titik akhir khusus yang menuntut manajemen minimum serta memungkinkan karyawan melakukan tugas utama mereka, tetapi melindungi dari malware, ransomware, pengambilalihan akun, penipuan online, dan penipuan.