Menjaga Kedaulatan Indonesia lewat Data Digital

Di era digital, menjaga kedaulatan Indonesia tidak cukup di ruang fisik tapi juga ruang digital.

Satu bagian dalam menjaga kedaulatan Indonesia di ruang atau era digital yang selalu dibahas adalah mengenai usaha menjaga data yang dimiliki oleh masyarakat atau warga negara Republik Indonesia. 

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya dari Vaksin.com setuju apabila keamanan data nasional diidentifikasi sebagai bagian menjaga kedaulatan Indonesia atau kedaulatan digital dalam konteks era digital.

“Keamanan data nasional adalah salah satu bagian dari kedaulatan digital. Kedaulatan digital pada dasarnya adalah bagaimana satu aset digital, baik perorangan ataupun negara diperlakukan,” katanya.

“Bagaimana data dikumpulkan dan diamankan, disini tentunya bersinggungan dengan keamanan data nasional. Di sini juga terkait bagaimana data diolah, jika hal ini berakibat negatif seperti mempertajam polarisasi yang akan berujung pada perpecahan bangsa tentu hal ini harus dihentikan,” jelasnya.

Alfons menegaskan bahwa negara atau pemerintah harus hadir untuk mengontrol serta mengawasi dan menjaga data masyarakat atau warga negaranya digunakan oleh penyedia layanan digital atau pihak-pihak yang bisa mengumpulkannya.

“Karena saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa data merupakan komoditas yang paling berharga dimuka bumi ini dan siapapun yang menguasai data dan bisa memanfaatkannya dengan tepat akan mendapatkan manfaat terbesar dari data tersebut,” jelas Alfons.

“Secara de facto sebenarnya negara merupakan pihak yang memiliki akses paling mudah terhadap data yang berkaitan dengan keamanan nasional dan warga negaranya. Namun apakah hal ini disadari dan diolah dengan baik oleh SDM yang berkualitas dan mengerti, itu hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara negara,” sambungnya.

Pemerintah sendiri sudah menjalankan sejumlah program seperti menyiapkan rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, pembangunan Pusat Data Nasional, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat.

Menurut Alfons implementasi nyata dari pemerintah masih harus ditingkatkan. Dia berkaca dari kasus kebocoran data yang sebagian terjadi di institusi pemerintah. Dia menilai penyebabnya adalah karena standar pengelolaan (pengamanan) yang kurang baik termasuk tingkat kemampuan SDM yang masih rendah.

Padahal semakin banyak lembaga yang terlibat dan makin banyak data yang dikelola, maka makin besar tantangan dalam pengelolaan data. Pemerintah sendiri berencana untuk mengintegrasikan layanan digital dari institusi pemerintah lewat super-apps yang berarti semakin banyak data yang terhimpun.

Apabila dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, Indonesia menurut Alfons masih harus belajar. Namun Alfons mengakui bahwa negeri ini punya tantangan dari faktor geografis, yaitu kepulauan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak.

“Karena itu harusnya pemerintah pusat menyadari hal ini dan sangat serius menempatkan pejabat yang mengerti dan berkompeten di bidang pengamanan data. Salah satu langkah yang patut dipertimbangkan adalah memfokusnya bidang yang berkaitan dengan pengelolaan data dan pengamanan data hanya diisi oleh pegawai yang berkompeten,” jelasnya.

Alfons mengambil contoh, aplikasi PedulLindungi dinilainya sudah menyajikan kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan data yang baik. Pemerintah bisa mengambil respon cepat dan terukur terhadap pandemi Covid-19 tanpa perlu memberlakukan lockdown.

“Langkah pemerintah dengan menerapkan pendaftaran PSE ini juga merupakan langkah awal yang baik mengklaim kembali kedaulatan digital Indonesia. Jadi Kominfo menjadi penjaga gerbang utama,” kata Alfons.

Alfons mengingatkan bahwa Kominfo masih harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan institusi di berbagai sektor untuk mengelola dan mengawasi PSE ini, terutama untuk masing-masing jenis data yang ragam.