Pemerintah Butuh Solusi Cepat Penyediaan Internet

Pemerintah dinilai butuh langkah cepat buat pengadaan jaringan internet yang mumpuni hingga ke pelosok desa. Internet itu dibutuhkan buat mendukung segala lini, utamanya pendidikan di masa pandemi covid-19.

“SATRIA (Satelit Indonesia Raya) tidak bisa membantu pemerintah dalam penyediaan internet dalam waktu dekat. Peluncurannya baru dilakukan pada 2023, itupun kalau tidak terjadi kegagalan peluncuran. Sedangkan kebutuhan internet sangat mendesak untuk menghadapi kondisi new normal,” kata Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 3 September 2020.

Uchok menyebut proyek yang digagas era Menkominfo Rudiantara ini akan menguras APBN sekira Rp21 triliun untuk pengadaan satelit dan peluncurannya (space segment).

Uchok mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terkait untung rugi BAKTI meluncurkan SATRIA. Sebab, kemungkinan dana yang dikeluarkan pemerintah lebih dari Rp80 triliun, karena BAKTI harus menyediakan 150 ribu titik layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia.

Uchok menyebut dana konstruksi SATRIA ada pinjaman dari investor. Nantinya, kata Uchok, pemerintah harus menggembalikan pinjaman tersebut beserta imbal hasilnya. Padahal BAKTI juga memiliki kewajiban pembayaran konstruksi Palapa Ring Paket Barat, Paket Tengah dan Paket Timur.

“Presiden Joko Widodo harus berkaca pada kasus MPLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) sebagai pengalaman kelam proyek pengadaan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah 3T (daerah terluar, terdepan, dan tertinggal),” ujarnya.

Uchok menyebut dana USO yang disetorkan operator tak akan cukup untuk membayar proyek SATRIA dan membayar kewajiban konstruksi Palapa Ring yang sudah berjalan.

“Jika BAKTI hanya mengandalkan dana dari operator telekomunikasi yang membayar USO (universal service obligation), saya pikir itu tidak cukup. Nantinya Pemerintah dan DPR harus mengalokasikan tambahan dana, utamanya membayar hutang kepada investor,” katanya.

Terkait konsorsium kreditur yang akan membiayai proyek SATRIA, Uchok pesimis konstruksinya akan selesai hingga mengorbit. Sebab, pandemi covid-19 mengubah segala hal dan hanya investor dari Cina yang berani memberikan pinjaman.

“Yang memiliki dana kuat saat ini berasal dari Cina. Namun entah bagaimana investor dari Cina urung memberikan pinjamannya. Kejanggalan ini yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah,” ujarnya.

Uchok khawatir urungnya investor Cina memberikan pinjaman karena ada masalah di proyek SATRIA dan berpotensi menjadi polemik berkepanjangan.

“Agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, mungkin sebaiknya BPK memeriksa proyek-proyek BAKTI, termasuk SATRIA. Tujuannya agar akuntabilitas penggunaan dana negara lebih baik dan transparan. Jangan sampai nanti anak cucu kita yang menanggung hutang Negara,” kata Uchok.